Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menginisiasi kolaborasi strategis dengan Kementerian Transmigrasi guna mempercepat implementasi One Map Policy atau Kebijakan Satu Peta. Langkah ini diharapkan mampu menjadi solusi menyeluruh atas persoalan batas tanah dan tumpang tindih lahan di wilayah transmigrasi.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (10/01) kemarin, Nusron Wahid menegaskan bahwa program ini akan fokus pada tiga aspek utama antara lain peta kawasan batasan transmigrasi dengan hutan dan Areal Penggunaan Lahan (APL) lainnya. Kedua, peta bidang tanah di kawasan transmigrasi, dan ketiga, masalah tumpang tindih.
“Sebagai bagian dari implementasi, Kementerian ATR/BPN melanjutkan proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) yang kini diperluas dengan keterlibatan Kementerian Transmigrasi. Langkah ini bertujuan mengurangi potensi konflik antar lembaga, khususnya terkait proses sertifikasi lahan di kawasan transmigrasi,” kata Nusron Wahid.
Dalam mendukung keberhasilan program ini, Nusron Wahid menyebutkan adanya bantuan pendanaan dari World Bank. Ia mendorong pemanfaatan dana tersebut secara optimal.
“Gunakan dana ini dengan baik agar masalah ini terselesaikan,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman, menyoroti pentingnya penyelesaian masalah lahan sebagai prioritas utama kementeriannya. Ia mengapresiasi kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN yang dianggap mampu memberikan solusi konkret.
“Ini menjadi perhatian Kementrans, persoalan lahan itu menjadi krusial makanya hal ini menjadi program unggulan kami untuk menyelesaikan masalah persoalan lahan,” ujar Iftitah.
Ia juga menambahkan, “Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri ATR/Kepala BPN, karena ini (program Kebijakan Satu Peta, red) menjadi bagian dari proses penyelesaian masalah lahan dan tentunya kita akan tindaklanjuti dengan kerja nyata yang konkret.”
Pertemuan strategis ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Muh Aris Marfai; Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, Kemenko Infra, Nazib Faizal; serta jajaran Pimpinan Tinggi dari Kementerian Transmigrasi.
Melalui kolaborasi ini, pemerintah berharap dapat menciptakan kebijakan tata ruang yang lebih efektif dan efisien, memperkuat koordinasi antar kementerian, dan menyelesaikan tumpang tindih lahan yang selama ini menjadi penghambat pembangunan. Kebijakan Satu Peta pun diharapkan menjadi langkah nyata menuju tata kelola lahan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.
Sumber reupload: https://radargresik.jawapos.com/ekonomi-bisnis/835516965/kolaborasi-atrbpn-dan-kementerian-transmigrasi-dorong-penyelesaian-tumpang-tindih-lahan
