Konflik agraria di Indonesia sepanjang tahun 2023 menjadi salah satu isu kritis yang memerlukan perhatian serius. Dalam periode tersebut, tercatat terjadi 241 letusan konflik agraria yang telah berdampak pada luas wilayah sebesar 638.188 hektar, mencakup tanah pertanian, wilayah adat, wilayah tangkap ikan, dan pemukiman. Konflik ini tidak hanya melibatkan sengketa wilayah, tetapi juga mengorbankan sebanyak 135.608 kepala keluarga (KK) yang kehilangan hak atas tanah mereka.
Lebih dari itu, 110 letusan konflik telah mencatatkan korban jiwa dan luka pada 608 pejuang hak atas tanah, sebagai akibat langsung dari pendekatan represif yang sering kali digunakan oleh aparat di wilayah konflik agraria. Tragisnya, angka ini menempatkan Indonesia pada urutan tertinggi di antara enam negara Asia lainnya, yaitu India, Kamboja, Filipina, Bangladesh, dan Nepal. Seperti yang diungkapkan oleh Marianne Jane Naungayan dari Asian NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development (2024), “Angka di Indonesia mencapai 74% dari total insiden, 94% dari total korban individu, dan 84% dari total rumah tangga terdampak, dibandingkan dengan keenam negara tersebut.”
Mafia Tanah: Ancaman Sistemik terhadap Keadilan Agraria
Kasus mafia tanah di Indonesia semakin memperparah permasalahan agraria. Praktik ilegal ini tidak hanya merampas tanah masyarakat kecil, tetapi juga menciptakan ketimpangan sosial yang mendalam. Mafia tanah melibatkan aktor-aktor kuat, mulai dari sektor swasta, oknum pejabat pemerintah, hingga jaringan yang terorganisir dengan baik. Mereka memanfaatkan celah hukum, manipulasi dokumen, dan kolusi dengan pejabat tertentu untuk merebut tanah secara ilegal.
Lebih ironis lagi, aktor-aktor yang seharusnya menjaga keadilan agraria, seperti oknum lurah, camat, pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN), hingga aparat peradilan, sering kali menjadi bagian dari persekongkolan ini. Akibatnya, petani kehilangan lahan, masyarakat adat tersingkir dari wilayah leluhur mereka, dan pembangunan infrastruktur menjadi terhambat oleh ketidakpastian hukum.
Pentingnya Depudi di KPK Khusus untuk Mafia Tanah
Dalam menghadapi kompleksitas mafia tanah, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) khusus menjadi kebutuhan yang mendesak. Berikut adalah alasan mengapa lembaga khusus ini diperlukan:
Fokus dan Kompetensi Khusus. Lembaga ini akan didedikasikan sepenuhnya untuk menangani kasus pertanahan, dengan membangun tim yang memiliki keahlian di bidang hukum agraria, investigasi, dan teknologi pengelolaan tanah.
Mengatasi Kolusi dan Korupsi. Sebagian besar kasus mafia tanah melibatkan praktik korupsi, mulai dari pemalsuan dokumen hingga suap kepada pejabat. KPK khusus akan mengadopsi pendekatan terintegrasi untuk mengusut kolusi antara pihak-pihak terkait.
Pemanfaatan Teknologi Digital. KPK khusus dapat mempercepat penyelesaian sengketa tanah melalui penggunaan teknologi modern, seperti database tanah berbasis elektronik dan sertifikat digital, yang lebih sulit dimanipulasi.
Meningkatkan Kepercayaan Publik. Keberadaan KPK khusus menunjukkan komitmen nyata pemerintah dalam melindungi hak rakyat, khususnya masyarakat kecil, dari praktik kejahatan agraria yang terorganisir.
Dampak Positif dan Harapan untuk Masa Depan. Pembentukan Deputi khusus di KPK tidak hanya akan menekan praktik mafia tanah, tetapi juga memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Selain itu, langkah ini dapat memberikan dampak positif terhadap iklim investasi, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang selama ini terpinggirkan.
Pada akhirnya, pembentukan Deputi khusus di KPK untuk memberantas mafia tanah bukan sekadar kebutuhan teknis, tetapi juga langkah strategis untuk mewujudkan keadilan agraria. Dengan komitmen kuat dari pemerintah dan sinergi antar-lembaga, harapan untuk Indonesia yang bebas dari mafia tanah semakin mendekati kenyataan. Kini saatnya hak rakyat dikembalikan, keadilan ditegakkan, dan masa depan agraria Indonesia diselamatkan.
Penulis: Anton Setyo Nugroho, SPi, SH, MP, M.Agr, PhD (Ketua Gerakan Bungkam Mafia Tanah Nasional/GEBUK MANTAN)
Sumber Foto: https://www.viva.co.id/berita/nasional/1432112-7-aksi-mafia-tanah-sepanjang-2021-menyasar-para-pesohor
